Tak ada kaitannya dengan tuyul, kuntilanak, atau dedemit lainnya, sekolah hantu yang dimaksud adalah ratusan sekolah tanpa murid, di mana guru tak berbuat apapun tapi tetap mendapat gaji. Sementara bangunan sekolah "dijajah" binatang, bahkan berubah menjadi kandang.
Hakim Mahkamah Agung memerintahkan investigasi berskala nasional terhadap ratusan sekolah hantu. Menyusul petisi yang diajukan setahun lalu oleh sebuah badan amal di Provinsi Sindh.
"Bangunan sekolah digunakan untuk menyimpan binatang. Jadi kandang. Ini yang kita lakukan kepada anak-anak kita, padahal pendidikan adalah hak konstitusional mereka," kata Kepala Hakim Iftikhar, Muhammad Chaudhry, seperti dimuat The Nation.
Para hakim di seluruh Pakistan diminta melakukan survei sekolah palsu itu. Laporan harus diserahkan 18 Maret mendatang.
"Pemerintah lokal gagal memberikan jawaban atau rincian tentang keadaan sekolah hantu dan fasilitas pendidikan yang non-fungsional. Padahal gaji tetap dibayarkan untuk guru, bangunan sekolah ditelantarkan bahkan diambil alih oleh hewan," kata dia.
Hakim Chaudhry mengamati bahwa kurang dari satu persen dari anggaran belanja tahunan negara dialokasikan untuk pendidikan. Betapa sektor pendidikan telah diabaikan.
Ia juga menyuarakan keprihatinan atas campur tangan politik di bidang pendidikan. Misalnya, sebuah sekolah yang justru jadi markas pasukan Pakistan.
Pengadilan mengamati bahwa kondisi sekolah-sekolah di seluruh provinsi memburuk. Padahal tugas pemerintah untuk memberikan pendidikan gratis kepada warganya diatur dalam Pasal 25 A Konstitusi. "Tapi tidak ada yang dilakukan untuk memenuhinya."
Sementara, Rehmat Ullah, koordinator badan amal Sindh Rural Development Society, yang memperkarakan masalah ini mengatakan, 60.000 anak tak bersekolah, jumlah sebesar itu hanya Distrik Matiari, Sindh. Belum lagi di seluruh Pakistan!
Ia juga menunjukkan bukti foto, di mana gedung sekolah justru dijadikan markas kepolisian di Desa Jati.
Hampir setengah dari total anak usia sekolah dasar, dan hampir tiga perempat dari gadis-gadis muda, tidak terdaftar di sekolah dasar di Pakistan. Demikian data yang diungkap PBB dan laporan pemerintah yang diterbitkan pada bulan Desember. Memprihatinkan.
***Terima Kasih***
Artikel Terkait:
Share :